Menurut Mendagri Pembahasan APBD di Aceh Lebih Keras daripada di Jakarta

Tjahjo Kumolo

Banda Aceh - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa ada dua provinsi yang mengalami keterlambatan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada tahun ini. Kedua provinsi itu adalah DKI Jakarta dan Aceh.

Menurut Tjahjo, kedua provinsi sama-sama mengalami gejolak politik. Namun ia menyebut gejolak politik yang terjadi di Aceh lebih keras ketimbang yang terjadi di Jakarta. “Dari 34 provinsi, hanya Aceh dan DKI (yang pengesahan APBD-nya telat). Kalau mau tahu, Aceh lebih keras. Di Aceh lebih keras karena tidak hanya diwarnai debat, tetapi aspek kekerasan juga muncul,” kata Tjahjo, di Balai Kota DKI Jakarta, seperti dilansir Kompas.com, Selasa (14/4).

Meski mengalami keterlambatan dan diwarnai gejolak politik, Tjahjo berharap pembangunan di kedua provinsi tersebut tidak terhambat.

Ia berujar, meski Kemendagri tidak berhak masuk ke dalam konflik yang terjadi, ia berharap ada kedewasaan dari masing-masing pihak untuk secara sadar mengedepankan kepentingan masyarakat dalam proses penggunaan anggaran.

Di Banda Aceh, Anggota DPR Aceh Asrizal H Asnawi mengatakan, pembahasan APBA sejak dari awal diupayakan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. “Namun, dalam prosesnya, setelah mendapatkan koreksi dari Mendagri, terjadi gesekan antara eksekutif dan legislatif terkait porsi belanja langsung dan tidak langsung. Tetapi secara prinsip semua itu bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan Aceh,” kata Asrizal dalam pernyataan tertulis kepada Serambi, Selasa (14/4).

Ia menyebutkan, ada beberapa program dalam pandangan Anggota DPRA sangat penting dan mendesak, namun tidak demikian dengan pandangan eksekutif, atau demikian pula sebaliknya. “Jadi pada prinsipnya alotnya pembahasan APBA ini disebabkan beda sudut pandang antara yang sangat penting dan mendesak saja,” ungkap Asrizal.